Al Wadiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Journal Title : Al Wadiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Initials : Al Wadiah Publication Frequency : Juni & Desember Online ISSN : 3026-6920 Editor in Chief : Ali Syahlan, M.Pd. DOI : 10.62241 Publisher : STAI Panca Budi
Implementasi Strategi Pelatihan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan PTPN IV Regional II Unit Kebun Dolok Sinumbah
Pelatihan bagi tenaga kerja menjadi cara penting dalam memajukan kualitas SDM, yang berdampak pada peningkatan keahlian dan hasil kerja pegawai. Studi ini disampaikan dengan tiga maksud utama: menjelaskan bagaimana PTPN IV Regional II Unit Kebun Dolok Sinumbah menerapkan strategi diklat sesuai kerangka ADDIE, mengenali unsur-unsur yang memperlancar dan menghalangi penerapan strategi diklat tersebut, dan mengkaji penerapan strategi diklat untuk mengatrol kinerja pegawai, ditinjau dari kacamata Teori Modal Insani. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif. Pihak-pihak yang dilibatkan sebagai narasumber adalah Kepala Tata Usaha, Asisten Kebun, Mandor, dan sejumlah pegawai yang dipilih secara sengaja. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, percakapan mendalam, dan peninjauan dokumen, yang kemudian diolah menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui peringkasan data, penyajian informasi, dan kesimpulan kesimpulan. Kredibilitas data verifikasi dengan metode triangulasi dari segi sumber, cara dan waktu. Temuan studi menunjukkan bahwa strategi diklat karyawan sudah dijalankan sesuai langkah-langkah Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi (ADDIE). Program diklat dirancang untuk mengacu pada tuntutan kompetensi pegawai, didukung perencanaan yang matang, penyediaan fasilitas yang memadai, pelaksanaan yang sesuai arahan, serta penilaian terhadap peningkatan keahlian dan kinerja. Aspek dukungannya mencakup dukungan pimpinan, keahlian pemberi materi, sarana yang tersedia, dorongan dari pegawai, serta iklim kerja perusahaan. Sementara itu, kendala yang muncul antara lain waktu diklat yang terbatas, beragamnya jenjang pendidikan pegawai, serta evaluasi sesudah diklat yang belum maksimal. Berdasarkan Teori Modal Insani, penerapan strategi diklat merupakan investasi perusahaan pada pengembangan SDM yang berkontribusi pada penguatan wawasan, kecakapan, kedisiplinan, kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur, serta peningkatan kinerja kerja pegawai.
Hak Cipta (c) 2026 Surya Darma, Yusri Purnama Anju Nasution, Evi Dayanti (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Analisis Penyimpangan Aqidah Islam Dalam Serial Film Bid’ah (Walid) Menurut Pandangan Tokoh Islam Di Kecamatan Bandar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan aqidah Islam dalam serial film Bid’ah (Walid) berdasarkan perspektif tokoh Islam di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Serial drama religi ini menjadi sangat kontroversial karena secara berani mengangkat tema kultus individu, eksploitasi simbol keagamaan, hingga isu kekerasan seksual di dalam kelompok fiktif bernama Jihad Ummah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis di lapangan serta teknik analisis konten. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi adegan film dan wawancara mendalam bersama para pemuka agama dari organisasi MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, dan kelompok pendidik. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima representasi penyimpangan aqidah utama, meliputi praktik pengultusan tokoh berupa meminum air rendaman kaki, klaim sepihak sebagai Imam Mahdi, manipulasi psikologis terhadap pengikut wanita muda, visualisasi wajah pemimpin saat berzikir, dan praktik penyimpangan nikah batin. Respons tokoh Islam di Kecamatan Bandar terbagi menjadi dua pandangan. Sebagian menilai tayangan ini bermanfaat sebagai sarana literasi digital dan edukasi kritis agar umat terhindar dari fanatisme buta. Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan munculnya stigma negatif terhadap institusi pesantren, potensi Islamofobia, serta risiko polarisasi umat. Kesimpulannya, perlindungan aqidah memerlukan pendekatan dakwah yang lebih selektif dan edukatif.
Hak Cipta (c) 2026 Nurul Husna Harahap, Elpianti Sahara Pakpahan, Hamdani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya (PAPA MUDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Desa Maligas Bayu
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang penting perekonomian pedesaan, namun pelaku UMKM di Desa Maligas Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pasar, minimnya modal, dan lemahnya strategi pemasaran. Pada Agustus 2025 dibentuk Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya (PAPA MUDA) sebagai wadah pemasaran kolektif bagi UMKM produk pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi UMKM sebelum kehadiran PAPA MUDA, mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan pendapatan UMKM, serta menganalisis peran PAPA MUDA dalam peningkatan pendapatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam terhadap sepuluh informan (pengelola pasar, pelaku UMKM, perangkat desa, dan konsumen), serta dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, dan analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya PAPA MUDA, UMKM panganan di Desa Maligas Bayu memasarkan produknya secara terbatas dengan pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Lima faktor utama yang berperan meningkatkan pendapatan UMKM melalui PAPA MUDA adalah: akses pasar yang lebih luas, promosi melalui media sosial, pengelolaan pasar yang terorganisir, jejaring dan solidaritas antarpelaku UMKM, serta dukungan pemerintah desa. PAPA MUDA terbukti berperan signifikan melalui empat dimensi, yaitu sebagai wadah pemasaran terpusat, penggerak ekonomi lokal, sarana pemberdayaan kapasitas UMKM, dan medium pelestarian kuliner serta budaya lokal, dengan pendapatan pelaku UMKM meningkat rata-rata dua hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelum bergabung.
Hak Cipta (c) 2026 Agung Fauzi, Herry Syahbannuddin Nasution, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Analisis Syariah Atas Praktik Promosi Di Platform Live Shopping Tiktok: Mengatasi Tantangan Etika Dalam Jual Beli Online
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model transaksi baru melalui fitur live shopping di TikTok yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli secara real-time. Fenomena ini membawa dampak positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, namun di sisi lain memunculkan berbagai tantangan etika yang memerlukan kajian dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik promosi pada platform live shopping TikTok berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya etika bisnis Islam dan maqashid syariah, serta merumuskan upaya mengatasi pelanggaran etika dalam jual beli online tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, fatwa DSN-MUI, serta analisis terhadap praktik promosi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik promosi di TikTok live shopping masih mengandung sejumlah pelanggaran terhadap prinsip syariah, di antaranya: (1) ketidaktransparanan harga dan klaim promosi hiperbolis yang mengandung unsur gharar; (2) strategi pemasaran manipulatif yang menciptakan urgensi palsu dan mendorong pembelian impulsif; (3) pelanggaran prinsip kejujuran (shiddiq) dan keadilan ('adl) dalam penyampaian informasi produk; serta (4) potensi pelanggaran terhadap maqashid syariah, terutama hifdz al-mal (perlindungan harta) dan hifdz al-'aql (perlindungan akal). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi berbasis prinsip syariah, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah bagi pelaku usaha, serta pengembangan sistem verifikasi promosi yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang etis dan selaras dengan nilai-nilai Islam.
Hak Cipta (c) 2026 Ersa Andhara, Herry Syahbannuddin Nasution, Muhammad Alqodri Pratama (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Teller Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Melalui Pelayanan Islami (Studi Kualitatif Di BPRS Amanah Bangsa)
Perkembangan industri perbankan syariah menuntut setiap lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas guna meningkatkan kepuasan nasabah. Teller sebagai garda terdepan dalam pelayanan memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi nasabah melalui penerapan nilai-nilai Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teller dalam meningkatkan kepuasan nasabah melalui pelayanan Islami di BPRS Amanah Bangsa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap teller, asisten manajer, serta nasabah BPRS Amanah Bangsa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teller telah menjalankan perannya dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan Islami, seperti shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif), dan fathanah (profesional). Penerapan nilai-nilai tersebut memberikan dampak positif terhadap kepuasan nasabah yang tercermin melalui pelayanan yang ramah, sopan, cepat, serta kemampuan teller dalam memberikan informasi yang jelas kepada nasabah. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti meningkatnya antrean pada waktu tertentu dan masih adanya nasabah yang belum memahami prosedur transaksi perbankan. Secara keseluruhan, pelayanan Islami yang diterapkan teller berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan nasabah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Amanah Bangsa.
Hak Cipta (c) 2026 Syafrida Siregar, Rahul Al Fatah Suripto, Muhammad Alqodri Pratama (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peranan Teknik Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Gas 12 Kg Di Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Persaingan usaha penjualan gas LPG 12 kg di Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun semakin ketat, sehingga pelaku usaha dituntut menerapkan teknik marketing yang tepat agar mampu bertahan dan meningkatkan penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran yang digunakan oleh agen-agen gas LPG 12 kg, membandingkan teknik marketing antar agen, serta menganalisis dampak teknik pemasaran tersebut terhadap peningkatan penjualan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap satu informan utama (Agen Kasimah Sitorus) dan tiga informan pendukung (Agen Chandra Sirait, Agen Naimah Damanik, dan Agen Alwi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen Kasimah Sitorus menerapkan teknik marketing yang lebih aktif dan variatif, meliputi promosi dari mulut ke mulut (word of mouth), pelayanan yang ramah dan responsif, layanan antar ke rumah pelanggan, penetapan harga yang kompetitif mengikuti harga resmi Pertamina, serta pemanfaatan media sosial (WhatsApp dan Facebook), sementara agen-agen lain masih mengandalkan pendekatan pasif dengan menunggu konsumen datang langsung ke toko. Penerapan teknik marketing tersebut terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penjualan Agen Kasimah Sitorus dari sekitar 10 tabung menjadi lebih dari 30 tabung per bulan. Namun demikian, penerapan teknik marketing masih menghadapi kendala berupa keterbatasan armada distribusi, keterbatasan waktu operasional, jarak tempuh ke pelanggan, dan ketatnya persaingan antar agen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknik marketing yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan konsumen berperan penting dalam meningkatkan volume penjualan usaha mikro di wilayah pedesaan.
Hak Cipta (c) 2026 Bety Fadila Indriani Damanik, Rahul Al Fatah Suripto, Muhammad Alqodri Pratama (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Analisis Hukum Islam Atas Najis Nifas : Perspektif Ulama Masa Kini Dan Etika Permbersihan
Penelitian ini menganalisis status najis nifas dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada pandangan ulama masa kini serta etika pembersihan yang relevan. Nifas, sebagai darah yang keluar pascapersalinan, memiliki konsekuensi hukum signifikan yang memengaruhi ibadah perempuan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer serta fatwa-fatwa otoritatif terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama masa kini cenderung mempertahankan kerangka dasar fikih tentang nifas seperti batas maksimal 60 hari dan kewajiban mandi wajib setelah suci namun dengan penyesuaian pada isu-isu kontemporer, termasuk status darah nifas pada kasus keguguran dan kehamilan kembar yang diperdebatkan. Penelitian juga mengungkap adanya pergeseran paradigma dari stigma negatif terhadap darah nifas menuju pemahaman yang lebih menghormati proses biologis perempuan. Dalam aspek etika pembersihan, penelitian menemukan bahwa prosedur pensucian dari najis nifas mengikuti kaidah umum taharah, dengan penekanan pada aspek kebersihan dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis dalam penetapan hukum nifas tanpa mengabaikan otoritas teks klasik
Hak Cipta (c) 2026 Jelita Aprilia, Herry Syahbannuddin Nasution, Hamdani Rokan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Praktik Penggunaan Nama Dan Identitas Orang Lain Oleh Nasabah Pnm Mekaar Dalam Akses Modal Usaha (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan nama dan identitas orang lain oleh nasabah PNM Mekaar dalam mengakses modal usaha di wilayah Kecamatan Bandar. Fenomena ini terjadi ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk mengajukan pinjaman modal usaha melalui program PNM Mekaar yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman identitas ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain ketidakmemenuhi persyaratan administratif, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, serta lemahnya pengawasan dalam proses verifikasi data nasabah. Praktik ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran hukum perdata dan pidana terkait pemalsuan identitas, serta melemahnya integritas program pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan dan verifikasi nasabah yang lebih ketat dalam program pembiayaan mikro di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Dina Aulia, Herry Syahbannuddin Nasution, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Qris Sebagai Metode Pembayaran Di Huta I Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran di Huta I Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, sehingga pelaku UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan inovasi pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima pelaku UMKM serta tiga konsumen pengguna QRIS. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia fasilitas QRIS, tetapi juga aktif sebagai penawar dan edukator bagi pelanggan dalam penggunaan pembayaran digital. Penggunaan QRIS terbukti meningkatkan efisiensi transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, mengurangi risiko kesalahan pengelolaan uang tunai, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi kendala teknis-infrastruktural, seperti gangguan jaringan internet, keterlambatan notifikasi pembayaran, dan proses pencairan dana (settlement) yang tidak instan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan pembayaran dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan peningkatan infrastruktur digital guna mengoptimalkan penggunaan QRIS di kalangan UMKM.
Hak Cipta (c) 2026 Nursantika Nadila, Herry Syabannuddin Nasution, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
Penelitian ini menganalisis praktik perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Permasalahan muncul karena meskipun Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama secara tegas mengizinkan suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, praktik di pengadilan menunjukkan perbedaan penafsiran ketika kuasa hukum yang ditunjuk adalah perempuan. Kajian normatif-yuridis ini menelaah sinkronisasi antara ketentuan undang-undang dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep wakalah dan kewenangan menjatuhkan talak yang merupakan hak prerogatif suami . Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kutub pandangan di kalangan hakim dan ulama: pertama, pandangan yang tidak memperbolehkan dengan alasan talak adalah hak laki-laki sehingga perwakilan oleh perempuan dianggap tidak sah karena perempuan tidak memiliki kewenangan atas talak ; kedua, pandangan yang memperbolehkan dengan argumen bahwa kuasa hukum perempuan hanya berperan sebagai penyambung lidah yang mengulang pernyataan suami, dan syarat wakalah tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu serta telah terpenuhinya surat kuasa istimewa dalam bentuk akta otentik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berakar pada tarik-menarik antara pendekatan normatif-tekstualis dan pendekatan kontekstualis dalam memahami hukum Islam, sehingga diperlukan keseragaman pemahaman di lingkungan peradilan guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
Hak Cipta (c) 2026 Tia Evantri Siregar, Hamdani Rokan, Patimah Nur Manurung (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Hukum Jual Beli Darah Untuk Transfusi (Tinjauan Maqasid As-Syariah)
Penelitian ini mengkaji hukum jual beli darah manusia untuk keperluan transfusi ditinjau dari perspektif Maqasid as-Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan yang memunculkan berbagai mekanisme pengadaan darah di masyarakat, termasuk praktik jual beli darah yang menimbulkan perdebatan hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum jual beli darah manusia untuk transfusi ditinjau dari Maqasid as-Syariah, serta mengkaji konsep hifz an-nafs dalam kerangka Maqasid as-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli darah manusia untuk transfusi adalah haram, karena darah tidak memenuhi syarat sebagai objek akad jual beli (ma'qud 'alaih) dalam hukum Islam, sebab darah termasuk benda najis dan merupakan bagian dari tubuh manusia yang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Larangan ini sejalan dengan dua tujuan Maqasid as-Syariah, yaitu hifz al-mal dan hifz al-'irdh. Adapun transfusi darah sebagai tindakan medis tetap dibolehkan bahkan dianjurkan selama dilakukan melalui mekanisme donor sukarela (tabarru'), bukan melalui jual beli, demi mewujudkan hifz an-nafs (perlindungan jiwa) tanpa merendahkan martabat manusia. Temuan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit melarang perdagangan darah manusia dengan ancaman pidana.
Hak Cipta (c) 2026 Anggun Hutasuhut, Elpianti Sahara Pakpahan, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Dalam Meningkatkan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Keramat Kuba Kabupaten Simalungun
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Keramat Kuba, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM yang dipilih dengan teknik purposive sampling, meliputi usaha katering, warung kelontong, jasa laundry, kontrakan/kos-kosan, sewa kendaraan, tambal ban, agen BRILink, es segar, sarapan pagi, dan air minum masak. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan merujuk pada Teori Kawasan Ekonomi Khusus (Farole & Akinci, 2016) dan Teori Trickle-Down Effect (Todaro & Smith, n.d.) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan KEK Sei Mangkei berperan signifikan terhadap aktivitas ekonomi Desa Keramat Kuba melalui peningkatan jumlah konsumen, mobilitas ekonomi, serta munculnya permintaan terhadap jasa pendukung baru. Seluruh informan mengalami peningkatan omzet penjualan setelah KEK beroperasi, dengan rata-rata peningkatan berkisar 70-90%, disertai munculnya jenis usaha baru seperti kontrakan, sewa kendaraan, dan agen BRILink. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan dampak negatif berupa terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap lapangan kerja formal di dalam KEK, sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan sebagian besar bersifat tidak langsung melalui aktivitas konsumsi para pekerja pendatang.
Hak Cipta (c) 2026 Nur Muslimah, Muhammad Alqodri Pratama, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Implementasi Dan Dampak Program Pinjaman Mekaar Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Desa Sugarang Bayu Huta II Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses permodalan bagi perempuan prasejahtera di perdesaan, yang menyebabkan banyak rumah tangga sulit meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasar. Program Pinjaman Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir sebagai upaya pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera, namun implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala dan belum banyak dikaji dampaknya secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Mekaar di Desa Sugarang Bayu Huta II, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian rumah tangga, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap 21 informan yang terdiri atas satu petugas lapangan (Account Officer) dan 20 nasabah aktif Program Mekaar, yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Mekaar telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan PNM, meliputi sosialisasi, pembentukan kelompok, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), penyaluran pinjaman tanpa agunan, dan pertemuan mingguan. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan rumah tangga rata-rata 30-60% setelah minimal satu tahun mengikuti program, perkembangan usaha mikro yang lebih produktif, membaiknya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, perbaikan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Di sisi lain, ditemukan pula dampak negatif berupa beban cicilan mingguan, potensi konflik kelompok akibat sistem tanggung renteng, dan kecenderungan sebagian nasabah menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pemerintah desa, kemudahan syarat tanpa agunan, dan sistem kelompok solidaritas, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas manajerial nasabah, fluktuasi pendapatan usaha informal, dan rendahnya literasi keuangan.
Hak Cipta (c) 2026 Dea Ramadani Saragih, Herry Syahbanuddin Nasution, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Customer Service Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Smart Di Bank Sumut Syariah Cabang Perdagangan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran customer service dalam meningkatkan minat nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan SMART di Bank Sumut Syariah Cabang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah customer service, dengan informan pendukung berupa pimpinan cabang dan sepuluh nasabah yang pernah berinteraksi langsung dengan customer service. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer service berperan sangat sentral dan dominan, yaitu sebagai ujung tombak (frontliner) sekaligus konsultan kebutuhan rekening, sebagai sumber informasi utama produk, serta sebagai pembentuk kenyamanan psikologis nasabah melalui sikap pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif. Faktor pendukung optimalisasi peran tersebut meliputi kebijakan payroll instansi pemerintah, skema bebas biaya administrasi pada akad Wadiah, kelengkapan fitur Sumut Mobile, reputasi bank yang terpercaya, dan kecepatan layanan internal, sedangkan faktor penghambat meliputi kendala jarak geografis wilayah pedesaan Simalungun, keterbatasan perangkat dan literasi digital nasabah lanjut usia, minimnya pemerataan promosi, serta ketergantungan fitur mobile banking pada kepemilikan kartu ATM. Strategi yang terbukti efektif meliputi edukasi nilai guna produk dan cross-selling, penanganan keluhan yang cepat dan responsif (service recovery), serta sosialisasi jemput bola (outbound marketing) ke institusi pendidikan dan komunitas desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan komunikasi dan literasi digital bagi customer service, perluasan promosi digital, serta peningkatan sosialisasi langsung ke masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan syariah.
Hak Cipta (c) 2026 Dewi Indah Lestari, Herry Syahbannuddin Nasution, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Eksekusi Hak Tanggungan Syariah Atas Objek Sengketa: Studi Asas Prioritas Dan Keadilan Bagi Para Kreditur
Penelitian ini mengkaji eksekusi Hak Tanggungan Syariah (HTS) atas objek sengketa, dengan menyoroti ketegangan antara asas prioritas (droit de préférence) dan prinsip keadilan (al-'adalah) bagi para kreditur. Penerapan asas prioritas secara mutlak memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur peringkat pertama, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur peringkat berikutnya dan pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan asas prioritas dalam eksekusi HTS menurut hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah, mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam proses eksekusi, serta merumuskan model penyeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, melalui studi dokumen (peraturan, putusan pengadilan, literatur) dan wawancara mendalam terhadap 12 informan (hakim, pejabat eksekusi, praktisi perbankan syariah, advokat, pejabat Kantor Pertanahan, dan akademisi) di wilayah Kisaran, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas prioritas berlangsung konsisten namun cenderung kaku, sehingga menimbulkan ketidakadilan distributif bagi kreditur peringkat kedua dan pihak ketiga, diperparah oleh dualisme kewenangan pengadilan dan ketidaksinkronan informasi pendaftaran jaminan. Penelitian ini menawarkan model penyeimbangan integratif melalui penguatan due diligence, transparansi pendaftaran jaminan, mediasi wajib sebelum eksekusi, harmonisasi kewenangan peradilan, dan penerapan prinsip equitable subordination pada kondisi tertentu, guna mewujudkan sistem eksekusi HTS yang adil dan sesuai prinsip syariah.
Hak Cipta (c) 2026 Zein Fadheil Muhammad, Hamdani, Rahul Al Fatah Suripto (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Strategi Penggunaan Media Sosial Facebook Dan Whatsapp Dalam Meningkatkan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Pematang Kerasaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penggunaan media sosial yang diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pematang Kerasaan, Kabupaten Simalungun, menganalisis dampak penggunaannya terhadap aktivitas dan proses penjualan, serta mendeskripsikan bentuk pelayanan dan interaksi UMKM dengan pelanggan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM kuliner, sembako, dan fashion yang aktif menggunakan media sosial, diperkuat dengan wawancara terhadap lima konsumen sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori, serta merujuk pada kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook menjadi platform pemasaran utama bagi seluruh informan, dengan WhatsApp berperan sebagai medium pemrosesan pesanan secara personal. Strategi yang diterapkan mencakup pemilihan platform, pengelolaan konten berupa foto produk, menu harian, serta informasi stok dan harga, dan pemanfaatan fitur dasar seperti News Feed, Messenger, dan Stories, meskipun fitur iklan berbayar belum dimanfaatkan secara aktif. Media sosial terbukti berdampak multidimensional terhadap penjualan UMKM, meliputi peningkatan visibilitas usaha dan perluasan jangkauan pasar, transformasi proses penjualan dari model konvensional menjadi kombinasi digital dan fisik, serta peningkatan volume transaksi, dengan pembeli baru dari media sosial berkisar 25-30% dari total pembeli harian. Bentuk pelayanan yang berkembang meliputi pemesanan melalui Messenger dan WhatsApp, responsivitas dalam menanggapi pertanyaan dan komentar, serta penyampaian informasi produk secara proaktif, yang secara kolektif membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
Hak Cipta (c) 2026 Seima Arma Putri, Rahul Al Fatah Suripto, Muhammad Alqodri Pratama (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Implementasi OSS/NIB Usaha Umkm Dan Dampaknya Terhadap Layanan Usaha UMKM Di Kabupaten Simalungun
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, namun masih menghadapi hambatan struktural berupa minimnya legalitas usaha. Sistem Online Single Submission (OSS) yang menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dihadirkan pemerintah untuk menyederhanakan perizinan, tetapi terdapat kesenjangan nyata antara kemudahan administratif yang dijanjikan dengan manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM setelah memiliki NIB. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pelaku UMKM terhadap dampak kepemilikan NIB atas layanan usaha, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dampak tersebut, serta merumuskan model penguatan implementasi OSS berbasis risiko (OSS-RBA) sebagai katalis transformasi layanan UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi terhadap 12 pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun yang dipilih secara purposif, dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña, serta dijamin keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menemukan bahwa proses OSS dinilai mudah, namun sebagian besar pelaku UMKM mengalami post-licensing void akibat tidak adanya pendampingan berkelanjutan sehingga NIB lebih berfungsi sebagai dokumen legal pasif. Akses pembiayaan formal tetap terhambat oleh persyaratan perbankan yang ketat, literasi digital menjadi faktor pembeda utama, sementara dukungan kelembagaan dari DPMPTSP hanya menjangkau UMKM perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan model penguatan tiga pilar: peningkatan literasi digital, pendampingan pascaperizinan berkelanjutan, dan skema pembiayaan inklusif tanpa agunan, karena NIB merupakan kondisi perlu, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kinerja usaha UMKM secara menyeluruh.
Hak Cipta (c) 2026 Aldiansyah, Herry Syahbannuddin Nasution, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dana Talangan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Fatwa DNS-MUI
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu. Tingginya biaya dan panjangnya antrean haji mendorong munculnya praktik dana talangan haji sebagai alternatif pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik dana talangan haji dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dana talangan haji berpotensi tidak sesuai syariah apabila mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan dalam penetapan imbalan. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan penggunaan akad yang jelas seperti qardh, ju'alah, atau wakalah bil ujrah, serta menghindari penambahan biaya tetap di awal. Regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 juga membatasi praktik pendanaan haji untuk menjaga stabilitas antrean. Kesimpulannya, dana talangan haji dapat sesuai syariah apabila menggunakan akad yang sah, transparan, dan bebas riba. Sebaliknya, praktik yang menetapkan imbalan tetap tanpa dasar akad yang jelas berpotensi melanggar ketentuan syariah.
Hak Cipta (c) 2026 Nadila Alsyahfitri, Elpianti Sahara Pakpahan, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melindungi Konsumen Atas Objek Rumah Yang Dilelang Oleh Bank (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesiadi Kisaran)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena lelang rumah oleh bank akibat kredit macet, yang sering kali merugikan konsumen debitur karena ketimpangan informasi, prosedur yang rumit, dan minimnya pemahaman hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai lembaga yang memberikan pendampingan hukum secara pro bono untuk melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas peran LBH dalam menyelesaikan sengketa lelang rumah dari perspektif konsumen yang dilindungi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Lokasi penelitian di LBH Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) Kisaran, Kabupaten Asahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan (pengacara publik, manajer program, konsumen debitur), studi dokumen internal LBH dan putusan pengadilan, serta observasi partisipan terbatas. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik model Braun & Clarke, dengan uji keabsahan data berdasarkan kriteria Lincoln & Guba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH CNI meliputi perlindungan litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan penangguhan eksekusi, gugatan wanprestasi balik), perlindungan non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsultasi) yang mendominasi hingga 63,6% kasus, serta perlindungan edukatif dan advokasi kebijakan (penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, rekomendasi ke OJK). Kedua, faktor pendukung utama adalah kompetensi pengacara publik, dukungan jaringan OJK, putusan pengadilan progresif, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM (10 pengacara untuk >500 konsultasi/tahun), keterbatasan anggaran, resistensi bank, serta kompleksitas prosedur akses dokumen. Ketiga, efektivitas peran LBH dinilai cukup signifikan dengan tingkat keberhasilan kasus yang telah selesai mencapai 75% (6 dari 8 kasus), sedikit di atas rata-rata nasional (72,4%). Rata-rata kepuasan konsumen mencapai 8,5 dari skala 10, dengan kelemahan utama pada kecepatan proses yang memakan waktu 4–8 bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LBH CNI berperan sebagai jembatan akses keadilan bagi konsumen debitur, mewujudkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Saran praktis ditujukan kepada LBH CNI untuk meningkatkan kapasitas SDM dan digitalisasi, kepada perbankan dan OJK untuk memperkuat transparansi dan restrukturisasi kredit, serta kepada Mahkamah Agung untuk merevisi PERMA No. 1 Tahun 2016. Saran akademik mendorong penelitian komparatif antar LBH, pendekatan kuantitatif, dan studi longitudinal
Hak Cipta (c) 2026 Riskyi Al Akbar Wibowo, Hamdani, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Efektivitas Bimbingan Penyuluh Agama Islam Mengantisipasi Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Pematang Bandar Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas bimbingan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Bandar dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan (Penyuluh, Kepala KUA, staf administrasi, peserta bimbingan, orang tua, dan tokoh masyarakat), observasi, serta dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles-Huberman yang dilengkapi triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan bersifat parsial: efektif pada level reaksi dan pembelajaran (Model Kirkpatrick), namun belum efektif pada level perilaku dan hasil, karena 62,5 persen peserta tetap menikah di bawah umur meskipun telah mengikuti bimbingan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, metode ceramah satu arah yang kurang interaktif, tekanan ekonomi dan norma sosial, serta lemahnya sinergi lintas sektor. Optimalisasi bimbingan disarankan melalui penguatan sumber daya penyuluh, transformasi metode menjadi pendekatan interaktif dan client-centered, pelibatan orang tua, penguatan sinergi lintas sektor, serta kontekstualisasi materi maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, bimbingan Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis sebagai upaya preventif pernikahan anak, namun memerlukan penguatan agar dampaknya menjangkau level perilaku dan hasil yang lebih luas.
Hak Cipta (c) 2026 Nanang Ardiansyah, Hamdani, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Analisis Implementasi Digital Banking Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Pesatnya perkembangan teknologi informasi digital telah menimbulkan perubahan dan inovasi dalam produk serta jasa yang semakin berkembang, sehingga memiliki dampak yang cukup besar terhadap pendapatan perbankan. Digital Banking Sumut Syariah berhasil meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi smartphone dan internet, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis implementasi digital banking dalam peningkatan kualitas layanan pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Perdagangan, 2) untuk mengetahui hambatan dan solusi dari implementasi digital banking dalam peningkatan kualitas layanan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis Field Research yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalam hal reliabilitas, Bank Sumut Syariah menyediakan pelayanan menggunakan aplikasi marketing tools, Sumut Syariah memiliki program pelatihan dasar, refreshment, dan evaluasi untuk pengembangan kompetensi, respons yang memuaskan, akses cepat, penjelasan mengenai waktu penyampaian jasa yang pasti, dan informasi yang lengkap. Kemampuan menumbuhkan rasa percaya terlihat dari pertanggungjawaban atas pelayanan yang kurang memuaskan, layanan yang lebih baik secara waktu dan sistem. Kemampuan empati Bank Sumut Syariah terlihat dari pengembangan digital banking yang menyesuaikan gaya hidup nasabah dengan bukti fisik inovasi aplikasi mobile banking. 2) Hambatan dan solusi dalam penerapan digital banking meliputi gangguan sistem, fitur e-commerce yang kurang lengkap, kendala penyimpanan daftar nomor rekening, signal lemah, memori ponsel penuh, nomor handphone harus terdaftar melalui SMS Banking, serta tersedianya pulsa untuk kode token.
Hak Cipta (c) 2026 Rizka Aulia Damanik, Muhammad Al- Qodri Pratama, Mulkan Hasibuan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Praktik Arisan Uang Yang Beralih Dengan Sembako Di Desa Mekarejo Kecamatan Bosar Maligas (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme operasional, faktor penyebab, dan konstruksi akad yang sesuai syariah atas praktik arisan uang yang beralih dengan sembako di Desa Mekarejo, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan desain studi kasus jamak (multiple case study) yang mengintegrasikan data lapangan dengan analisis dokumen hukum normatif berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 informan (admin, peserta arisan, dan tokoh agama), observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan uang yang beralih dengan sembako di Desa Mekarejo merupakan akad campuran (murakkab) yang mengandung unsur qardh, wakalah, dan tabarru', namun klausul “kekurangan belanja dibebankan kepada penerima giliran” menimbulkan unsur gharar, potensi riba nasi'ah, dan zhulm sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik ini didorong oleh kebutuhan konsumtif, fluktuasi harga pasar, kepercayaan terhadap admin, dan keterbatasan akses lembaga keuangan formal. Penelitian merekomendasikan tiga alternatif model akad, yakni qardh dengan wakalah berujrah jelas, musyarakah kepemilikan bersama, atau kembali ke arisan uang murni, guna mewujudkan keadilan dan transparansi bagi seluruh peserta.
Hak Cipta (c) 2026 Andre Ardiansyah, Hamdani Rokan, Herry Syahbannuddin Nasution (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Penetapan Wali Hakim Pada Kasus Wali Adhol Di Pengadilan Agama Kisaran
Penelitian ini membahas mekanisme penetapan wali hakim pada kasus wali adhol di Pengadilan Kisaran. Wali adhol muncul ketika tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan anak atau pihak yang memerlukan perwalian, sehingga pengadilan menetapkan wali dari pihak yang bukan wali asal. Fokus penelitian meliputi dasar hukum, prosedur pelaksanaan, pertimbangan hakim, dan implikasi perlindungan hak anak dalam praktik penetapan wali hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis dokumen perkara, dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim di Pengadilan Kisaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktik terdapat variasi prosedural dan dokumentasi yang mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Temuan juga mengindikasikan perlunya pedoman internal yang lebih rinci, peningkatan pelatihan bagi aparat peradilan, serta mekanisme monitoring untuk memastikan keberlanjutan perwalian dan akuntabilitas wali hakim. Penelitian ini merekomendasikan perumusan standar operasional prosedur (SOP) bagi penetapan wali hakim, penguatan koordinasi antar-institusi terkait, dan penelitian lanjutan mengenai efektivitas perwalian yang ditetapkan oleh hakim terhadap kesejahteraan anak.
Hak Cipta (c) 2026 Iin Andriani, Hamdani Rokan, Hamdani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peran Media Sosial Facebook Dan Whatsapp Dalam Meningkatkan Perekonomian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Nagori Mancuk Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Nagori Mancuk, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM makanan dan minuman yang aktif menggunakan media sosial. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori, serta merujuk pada kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis dan teori pemasaran digital Kotler dan Keller (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMKM di Nagori Mancuk telah berjalan aktif, dengan Facebook dan WhatsApp sebagai platform utama untuk promosi produk, penerimaan pesanan, dan interaksi dengan konsumen. Media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan perekonomian UMKM melalui peningkatan omzet rata-rata 20–50%, perluasan jangkauan pasar melampaui batas geografis desa, serta efisiensi biaya pemasaran dibandingkan metode konvensional. Strategi yang terbukti efektif meliputi konsistensi mengunggah konten, pembuatan konten visual berkualitas, komunikasi responsif dengan konsumen, dan promosi digital lintas platform secara terintegrasi. Faktor pendukung keberhasilan meliputi ketersediaan jaringan internet, kemudahan penggunaan aplikasi, dan biaya pemasaran yang terjangkau, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kemampuan digital sebagian pelaku UMKM, keterbatasan waktu pengelolaan konten, serta minimnya pelatihan digital marketing yang terstruktur dari pemerintah setempat.
Hak Cipta (c) 2026 Afrizal, Herry Syahbannuddin Nasution, Elpianti Sahara Pakpahan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Simalungun (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/Pa.Sim Dan Nomor 11/Pdt.P/2025/Pa.Sim)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, sekalipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk memastikan pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara lebih cermat dan berorientasi pada perlindungan anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dijadikan pedoman bagi hakim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mendasari pertimbangan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dua penetapan pengadilan, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah aspek secara kumulatif, yaitu dasar hukum, alasan yang dinilai mendesak, persetujuan anak, ketiadaan unsur paksaan, kesiapan pasangan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, serta prinsip kemaslahatan. Pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim, pertimbangan utama berkaitan dengan kekhawatiran timbulnya pelanggaran norma agama dan sosial akibat kedekatan hubungan calon mempelai, sedangkan pada Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, faktor kehamilan menjadi alasan paling dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah digunakan sebagai pedoman prosedural dalam pemeriksaan perkara, tetapi aspek psikologis, keberlangsungan pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud.
Hak Cipta (c) 2026 Habib Ali Husni, Hamdani Rokan, Anggreni (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya (PAPA MUDA) Di Nagori Maligas Bayu, Kabupaten Simalungun
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dan minuman pada UMKM Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya (PAPA MUDA) di Nagori Maligas Bayu, Kabupaten Simalungun. Label halal dipandang penting mengingat mayoritas penduduk di wilayah tersebut beragama Islam, sehingga label ini berfungsi tidak hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan mutu dan kebersihan produk. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi tidak terbatas (infinite population) dan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 84 responden konsumen. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan nilai signifikansi uji t dan uji F sebesar 0,000 (p < 0,05). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,283 menunjukkan bahwa labelisasi halal menjelaskan 28,3% variasi keputusan pembelian, sementara 71,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan dan pemahaman labelisasi halal pada produk, semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk memutuskan pembelian.
Hak Cipta (c) 2026 Wirawan, Hamdani, Sunardi (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya platform Shopee yang berdiri sejak 2015. Meskipun berkontribusi positif bagi perekonomian, transaksi digital ini memperbesar risiko bagi konsumen, seperti penipuan, ketidaksesuaian deskripsi barang, produk kedaluwarsa, hingga hambatan pengembalian dana (refund). Bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee, tinjauan Hukum Ekonomi Syari‵ah terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee dan tindakan yang seharusnya diambil berdasarkan Hukum ekonomi Syari’ah terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama diperoleh melalui observasi, studi dokumentasi literatur hukum, serta wawancara bersama 18 konsumen di Desa Sidotani II Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui fase pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan hak konsumen di aplikasi Shopee secara normatif telah selaras dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mencakup hak atas informasi jujur, kenyamanan, dan ganti rugi (Garansi Shopee). Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih ditemukan pelanggaran oleh oknum penjual berupa tindakan tadlis (penipuan), gharar (ketidakpastian objek), serta pelanggaran komitmen sistem Pre-Order yang merepresentasikan akad Salam atau Istishna'. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, pemenuhan hak konsumen harus dijamin melalui penegakan hak khiyar 'aib (hak pilih akibat cacat produk) dan penyelesaian sengketa berbasis al-shulh (perdamaian). Tindakan yang seharusnya diambil mencakup peningkatan transparansi informasi produk oleh penjual, ketegasan Shopee dalam memblokir toko curang, serta komitmen para pihak untuk bertransaksi secara jujur demi menghindari kemudaratan.
Hak Cipta (c) 2026 Vira Eliyana, Herry Syahbannuddin Nasution, Patimah Nur Manurung (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Bandar Kab. Simalungun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap ketahanan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis dampak perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, serta memetakan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dan anak-anak mereka berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam bersama 16 informan yang terdiri dari aparatur desa, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), pelaku perkawinan di bawah umur, serta orang tua pelaku. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak signifikan pada keterbatasan ekonomi keluarga dan ketidakstabilan emosional yang memicu tingginya konflik domestik. Faktor pendorong utama mencakup kehamilan pranikah (kedaruratan sosial), hubungan asmara, kecemasan moral orang tua, serta desakan finansial. Tantangan jangka panjang yang dihadapi meliputi putus sekolah, risiko kemiskinan antargenerasi, tingginya angka perceraian, serta ancaman stunting pada anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur melemahkan ketahanan keluarga karena belum terpenuhinya aspek kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi.
Hak Cipta (c) 2026 Sri Ramadani, Hamdani Rokan, Patimah Nur Manurung (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Implementasi Undang-Undang No:8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Pada Praktik Pengguna Jasa Parkir Di Kecamatan Bandar
Praktik penyelenggaraan jasa parkir masih menyisakan berbagai persoalan hukum, terutama pada penyelenggaraan parkir yang tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar serta mengkaji tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang lalai atas kehilangan barang milik pengguna jasa parkir. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jasa parkir di Kecamatan Bandar belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa tidak adanya kepastian keamanan kendaraan, tidak diberikannya bukti pembayaran, ketidakjelasan tanggung jawab juru parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang, serta minimnya informasi mengenai hak konsumen. Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap juru parkir, namun pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala sehingga praktik parkir yang tidak memenuhi ketentuan hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha parkir, serta penegakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pengguna jasa parkir.
Hak Cipta (c) 2026 Novia Melani, Hamdani, Ali Syahlan (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Strategi Meningkatkan Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Bagi PPPK Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan
Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam memperluas pangsa pasar di tengah persaingan dengan bank konvensional dan bank digital. Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis akad murabahah, yang dinilai memberikan kepastian margin dan transparansi bagi nasabah. PT Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan menyasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai segmen utama dalam produk pembiayaan multiguna sepeda motor, mengingat stabilitas penghasilan kelompok tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan pembiayaan multiguna sepeda motor bagi PPPK dengan akad murabahah, serta mengevaluasi pelaksanaannya berdasarkan pengalaman nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bank mencakup penyebaran brosur ke instansi pemerintah, pemanfaatan WhatsApp Blast dan Instagram, kerja sama berbasis sistem payroll, serta penawaran keunggulan produk seperti proses cepat, tanpa biaya administrasi, dan tanpa penahanan SK asli. Strategi ini terbukti efektif karena target pembiayaan tercapai, dengan porsi 60% pembiayaan disalurkan kepada nasabah PPPK. Pelaksanaan akad murabahah telah berjalan sesuai prosedur dengan prinsip transparansi yang baik, namun pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad murabahah masih terbatas meskipun mereka merasa puas dengan pelayanan dan kemudahan proses pembiayaan. Disimpulkan bahwa strategi pemasaran bank telah berjalan efektif dalam menarik minat PPPK, namun perlu diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
Hak Cipta (c) 2026 Nadila Amanda, Herry Syahbannuddin Nasutioan, Irmayani (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0