Implementasi Undang-Undang No:8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Pada Praktik Pengguna Jasa Parkir Di Kecamatan Bandar

Abstract

Praktik penyelenggaraan jasa parkir masih menyisakan berbagai persoalan hukum, terutama pada penyelenggaraan parkir yang tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar serta mengkaji tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang lalai atas kehilangan barang milik pengguna jasa parkir. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jasa parkir di Kecamatan Bandar belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa tidak adanya kepastian keamanan kendaraan, tidak diberikannya bukti pembayaran, ketidakjelasan tanggung jawab juru parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang, serta minimnya informasi mengenai hak konsumen. Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap juru parkir, namun pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala sehingga praktik parkir yang tidak memenuhi ketentuan hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha parkir, serta penegakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pengguna jasa parkir.